Buta Aksara, Penyakit Kronis yang Harus Dihabisi

Buta Aksara, Penyakit Kronis yang Harus Dihabisi Jumat, 2 Mei 2008 09:02 WIB | 2501 Views Oleh Oleh: Zita Meirina http://www.antaranews.com/berita/100894/buta-aksara-pta%20enyakit-kronis-yang-harus-dihabisi Jakarta (ANTARA News) - Keaksaraan saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi dunia, terbukti dengan diangkatnya fokus ini dalam laporan UNESCO pada tahun 2006, yaitu "EFA Global Monitoring Report, Literacy for Life". Menurut laporan itu, masalah buta aksara merupakan masalah yang dimiliki oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Masalah buta aksara merupakan masalah yang sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Kebutaaksaraan sangat terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan serta ketidakberdayaan suatu masyarakat. Ini sangat berkaitan dengan sejarah suatu bangsa. Umumnya negara-negara miskin dan korban jajahan oleh negara-negara lain memiliki penduduk dengan tingkat buta aksara yang tinggi. Namun buta aksara tidak hanya ada di negara-negara berkembang dan berpenduduk besar. Di negara-negara yang saat ini tergolong maju pun, masyarakatnya banyak yang tergolong buta aksara. Bedanya, saat ini mereka sudah terbebas, sementara negara-negara bekas jajahan mereka masih menjadi penyandang buta aksara yang besar. Di negara-negara Eropa sebelum terjadi revolusi industri pertengahan abad kesembilan belas, yang antara lain dapat menghasilkan kertas murah, tingkat buta aksara di seluruh negara masih sangat tinggi. Di Inggris, misalnya, pada tahun 1841 sebanyak 33 persen kaum laki-laki dan 44 persen kaum perempuan dari seluruh penduduk Inggris tidak memiliki kemampuan menulis. Demikian juga di Amerika Serikat yang tingkat buta aksaranya dipengaruhi dua masalah utama yaitu tingkat kelahiran dan komposisi etnis. Pertumbuhan penduduk selama periode tahun 1790-1860 yang sangat tinggi telah menimbulkan masalah buta aksara yang cukup kompleks. Demikian juga selama abad kesembilan belas, walaupun tingkat kelahiran menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun banyaknya imigran yang datang dari luar Amerika telah menimbulkan tingginya masalah buta aksara di negara itu. Walaupun pada awal abad ke duapuluh masalah ini sempat menurun, namun setelah Perang Dunia II berakhir, masalah buta aksara muncul kembali. Di negara-negara maju, definisi buta aksara tidak sama persis dengan di negara-negara berkembang atau miskin. Di Indonesia, misalnya, buta aksara masih didefinisikan secara tradisional sebagai ketidakmampuan seseorang untuk membaca, menulis dan menghitung dalam bahasa Indonesia. Di AS, dua lembaga yang diakui pemerintah memberikan peran dalam pengentasan buta aksara yaitu National Council of Teachers of English dan The International Reading Association menambahkan pengertian visually representing ke dalam definisi tradisional. Di Skotlandia, melek aksara didefinisikan sebagai "the ability to read and write and use numeracy, to handle information, to express ideas and opinions, to make decisions and solve problems, as family members, workers, citizens and lifelong learners". Untuk memberi gambaran terhadap masalah buta aksara di dunia, pada tahun 1990 tiga orang ahli dengan berbagai spesialisasi yaitu Amartya Sen, Mahbub ul Haq serta Gustav Ranis mengembangkan suatu ukuran komparatif. Ukuran ini mengadopsi tiga hal utama yang diyakini paling mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, yaitu umur harapan hidup (life expectancy), tingat melek aksara (literacy), kombinasi tingkat siswa yang mendaftar di sekolah dasar, menengah dan tinggi (gross enrollment ratio), serta tingkat kesejahteraan (Produk Domestik Bruto). Ukuran itu dinamakan Human Development Index (HDI). Pada tahun 2006, ada 63 negara yang masuk ke dalam kelompok negara-negara dengan nilai HDI tinggi. Diantaranya negara-negara Eropa Barat, sebagian Eropa Timur, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Jepang. Kelompok dengan nilai HDI menengah diisi oleh 83 negara Arab, Afrika, Amerika Selatan, Asia termasuk Indonesia. Sementara kelompok dengan nilai HDI rendah seluruhnya diisi oleh 31 negara Afrika. Buta Aksara di Indonesia Ada lima penyebab tingginya tingkat buta aksara di Indonesia. Kelima penyebab tersebut adalah, tingginya angka putus Sekolah Dasar (SD), beratnya kondisi geografis Indonesia, munculnya penyandang buta aksara baru, pengaruh faktor sosiologis masyarakat, serta kembalinya seseorang menjadi penderita buta aksara. Upaya pemberantasan buta aksara saat ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Pemberantasan buta aksara merupakan pekerjaan yang tidak mudah, namun juga tidak mustahil dilakukan. Pengalaman pemerintah Indonesia sejak tahun 1970-an menunjukkan tingkat pemberantasan buta aksara tidak terlalu stabil, namun dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Selama periode tahun 1971-1980, selama 9 tahun, tingkat pemberantasan buta aksara hanya 0,17 persen per tahun. Selama 10 tahun berikutnya naik menjadi 1,76 persen per tahun. Tingkat pemberantasan buta aksara naik selama periode tahun 1990-1993 dan 1993-2000 masing-masing sebesar 4,57 dan 6,29 persen per tahun. Sementara itu pada tahun 2006 tingkat pemberantasan buta aksara ini meningkat tajam menjadi 13,5 persen, sehingga penderita buta aksara pada tahun 2006 hanya tinggal 12,88 juta orang, turun dari tahun sebelumnya sebesar 14,89 juta orang. Dengan target penurunan angka buta aksara menjadi 7,7 juta orang pada akhir tahun 2009 berarti tingkat pemberantasan buta aksara selama periode tahun 2007-2009 harus mencapai 13,4 persen per tahun. Suatu angka yang tidak kecil dan menuntut kerja keras semua pihak, baik pihak pemerintah maupun pihak non pemerintah. Untuk dapat mencapai target penurunan jumlah buta aksara sebesar itu, pemerintah sudah membuat beberapa strategi pemberantasan buta aksara yang diharapkan efektif serta efisien. Beberapa strategi tersebut, pertama memprioritaskan pemberantasan buta aksara di provinsi dan kabupaten/kota yang buta aksaranya tinggi. Lima provinsi dengan jumlah penyandang buta aksara terbesar adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Dengan jumlah penderita yang mencakup sekitar 70 persen dari seluruh penduduk buta aksara, maka pemberantasan buta aksara di kelima provinsi ini sangat menentukan keberhasilan pemberantasan buta aksara di seluruh Indonesia. Kedua, menerapkan sistem blok, yakni pemberantasan buta aksara dimulai dari daerah yang angka buta aksaranya paling tinggi selanjutnya bergeser ke daerah yang angka buta aksaranya lebih rendah. Demikian seterusnya, hingga daerah yang angka buta aksaranya paling rendah. Ketiga, menerapkan pendekatan vertikal melalui penggunaan struktur pemerintahan untuk memobilisasi semua segmen masyarakat agar terlibat aktif dalam pemberantasan buta aksara. Keempat, menerapkan pendekatan horisontal melalui kerjasama dengan berbagai organisasi non pemerintah, seperti organisasi sosial, keagamaan, perempuan, pemuda, pondok pesantren, dewan masjid, gereja, lembaga kemasyarakatan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) serta organisasi lainnya. Kelima, melakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, antara lain dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan program tematik pemberantasan buta aksara. Pemerintah sudah melibatkan 52 lembaga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam program percepatan pemberantasan buta aksara dengan bermacam-macam pengembangan sistem pembelajaran dan pengembangan bahan ajar yang melibatkan para mahasiswa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Program Pengalaman Lapangan (PPL). Keenam, melakukan integrasi program pemberantasan buta aksara dengan pemberantasan kemiskinan, antara lain program untuk komunitas adat terpencil, masyarakat kawasan transmigrasi dan lain-lain. Ketujuh, melaksanakan sertifikasi pendidikan keaksaraan yang bersumber pada standar kompetensi keaksaraan (SKK) serta pedoman penilaian hasil belajar (PPHB) pendidikan keaksaraan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan program pemberantasan buta aksara. Untuk mendukung kegiatan ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui APBN, ditunjang alokasi dana pemerintah daerah tingkat I dan II masing-masing melalui APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II. Besarnya dana anggaran tergantung dari besarnya sasaran penderita buta aksara di masing-masing daerah, serta total dana yang dimiliki oleh setiap daerah. Buta aksara telah menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang pernah disampaikan oleh Hj. Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, banyak terjadi kasus suami kawin lagi karena para istri tidak bisa membaca ketika disodori surat oleh suami-suami mereka. Dan ternyata surat itu merupakan surat persetujuan untuk kawin lagi. Rumah pintar Pemberantasan buta aksara sampai saat ini terus gencar dilakukan, tidak saja di negara-negara yang belum dan sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju dan kaya. Di Kuba, sebuah negara komunis tingkat melek aksaranya sangat tinggi. Menurut data UNDP, untuk tahun 2004 saja tingkat melek aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas mencapai 99,8 persen, sehingga negara ini menempati urutan HDI ke-50 dengan nilai 0,826. Sukses Kuba memberantas buta aksara tidak terlepas dari peran sentral pemimpinnya Fidel Castro yang langsung melakukan gerakan pemberantasan buta aksara kurang dari satu tahun setelah menyatakan kemerdekaan negaranya pada tahun 1959. Castro merekrut 120.000 guru yang bekerja secara sukarela. Sebagian besar diantaranya merupakan pelajar SMA muda. Para guru disebar ke seluruh negeri untuk mengajar penduduk membaca, menulis dan berhitung. Dengan strategi utama Yo, si puedo (I can do it), program ini diakui sangat berhasil baik oleh negara-negara lain maupun oleh lembaga-lembaga dunia yang menangani masalah buta aksara, sehingga menjadi gagasan di banyak negara Amerika Latin, Asia dan Afrika dalam bidang pemberantasan buta aksara. Tidak hanya di negara-negara berkembang dan miskin saja, di negara-negara kaya pun pemberantasan buta aksara terus dilakukan. Di Amerika Serikat, negara paling kaya di dunia pun, pemberantasan buta aksara terus dilakukan. Banyak lembaga non pemerintah yang berkerja secara sukarela dengan dana didapat tidak dari pemerintah. Walaupun ruang lingkup masyarakat yang ditangani tidak sama dengan masyarakat di negara-negara miskin, namun tujuannya tetap sama, yaitu menghilangkan angka buta aksara di dalam masyarakat negara mereka. Pemberantasan buta aksara di Indonesia saat ini memasuki babak baru. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Negara RI Ani Bambang Yudhoyono, ia memimpikan pada suatu hari nanti semua rumah di Indonesia akan menjadi rumah pintar, dan setiap anak Indonesia menjadi pintar. "Indonesia menjadi negara paling makmur di dunia," kata Ibu Ani pada presentasi di Sidang UNESCO bertajuk "UNESCO Regional Conferences In Support of Global Literacy", yang berlangsung di Beijing, China, akhir Juli 2007. Dalam dialog dengan para ibu negara dari sembilan negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam, Ibu Ani memperkenalkan tiga program yang berasal dari buah pemikirannya sendiri, yaitu Mobil Pintar, Motor Pintar, dan Rumah Pintar. Ketiga program ini sebenarnya telah digagas sejak tahun 2005, bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB). Gagasan dasar ketiga program ini adalah, sangat sulitnya masyarakat menjangkau perpustakaan. Dengan program Mobil dan Motor Pintar, masyarakat akan didatangi. Oleh karena itu, diharapkan program ini dapat meningkatkan minat baca masyarakat dan semakin mempercepat pemberantasan buta aksara. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Prof DR Arief Rachman, menilai konsep Mobil dan Motor Pintar yang digagas Ibu Negara ini akan mampu meningkatkan pemberantasan buta aksara dengan lebih cepat. "Dengan program Mobil dan Motor pintar ini, saya yakin akan lebih melejit lagi," ujar Arief. Bahkan, menurut Arif, UNESCO mendukung upaya untuk mempatenkan hak cipta ketiga program ini. (*) COPYRIGHT © 2008

TAK PERLU KOMPROMI TUNTASKAN BUTA HURUF

Tak Perlu Kompromi Tuntaskan Buta Aksara Selasa, 24 Juli 2007 21:20 WIB | 1765 Views Oleh Zita Meirina http://www.antaranews.com/berita/71441/tak-perlu-kompromi-tuntaskan-buta-aksara Jakarta (ANTARA News) - Target Indonesia untuk menurunkan angka buta aksara dari 12,88 juta orang (8,07 persen) menjadi 7,7 juta orang (lima persen) pada tahun 2009 terancam gagal karena ada indikasi terjadi "perebutan" warga belajar antara perguruan tinggi, dinas pendidikan dan LSM setempat di lapangan. Kata "rebutan" warga belajar yang berkonotasi negatif tersebut seakan telah mencoreng berbagai upaya yang telah dilakukan baik pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat baik dari kalangan perguruan tinggi, lembaga sosial, organisasi perempuan untuk mempercepat serta menuntaskan program pemberansatan buta aksara. Padahal, Pemerintah gencar meminta dukungan masyarakat luas untuk bahu membahu mempercepat penuntasan buta aksara sehingga tindakan penolakan terhadap upaya percepatan dalam penuntasan buta aksara adalah tindakan kontraproduktif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 menyebutkan angka buta aksara usia 15 tahun di Indonesia berjumlah 12.881.080 orang atau 8,07 persen. Target yang dicapai, yakni menurunkan angka buta aksara menjadi lima persen pada akhir tahun 2009. Sementara, menurut kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam forum Dakar, Senegal -termasuk Indonesia- ditargetkan menurunkannya menjadi lima persen yang akan dicapai pada 2015, artinya Indonesia berinisiatif melakukan penuntasan enam tahun lebih cepat. Namun demikian, menyadari penting dan beratnya pencapaian target tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). Penanggung Jawab KKN Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Retno Sunarminingsih dalam sebuah diskusi Keaksaraan mengakui adanya benturan kepentingan yang menjadi kendala di lapangan saat pihak perguruan tinggi memperkenalkan model pendekatan pemberantasan buta aksara terhadap sebuah kelompok masyarakat. "Perguruan tinggi memiliki program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemberantasan Buta Aksara dalam bentuk paket ajar pendidikan keaksaraan tingkat dasar dua bulan. Inilah yang menjadi ancaman pelaksanaan di lapangan sebab pendekatan pemberantasan buta aksara yang diterapkan selama ini membutuhkan waktu enam bulan," kata Prof Dr Retno Sunarminingsih. Pameo yang mengatakan, "jika bisa dipersulit mengapa harus dipermudah" agaknya sangat pas untuk menggambarkan apa yang sering dikeluhkan masyarakat ketika berhubungan dengan urusan birokrasi. Untuk urusan pemberantasan buta aksara memang sepatutnya tidak ada lagi kompromi dengan mempersulit sebuah niat baik dari masyarakat apalagi uluran tangan tersebut datang dari lingkungan akademisi yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Prof Dr Retno mengaku prihatin terhadap sikap sejumlah "oknum" di pemerintahan daerah yang mempersulit upaya-upaya pengabdian yang dilakukan mahasiswa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). "Kontradiksi dengan Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara. Kami selalu mendapatkan atau diberi peserta didik dengan lokasi yang sulit dijangkau. Padahal saat ini sebanyak 7,7 juta penduduk harus melek aksara dalam jangka waktu tiga tahun hingga 2009 nanti," ujarnya. Dengan demikian, setiap tahun sejak 2007 sebanyak 2,5 juta penduduk per tahun harus melek aksara sementara kapasitas pemberantasan buta aksara (PBA) Depdiknas dan Dinas Pendidikan Daerah sekitar 1,5 juta per tahun sehingga ada "gap" satu juta per tahun. "Calistung" Pemberian konsep "calistung" serentak dengan pengenalan bahasa Indonesia terlalu berat bagi peserta didik yang rata-rata kecerdasannya terbatas. Huruf kapital diberikan secara terpisah dari huruf kecil menyebabkan penghafalan tiga kali/langkah oleh peserta didik. Untuk itu, UGM menyusun sebuah metode melalui pembuatan Paket Ajar Pendidikan Keaksaraan Tingkat Dasar dengan menggunakan Bahasa Ibu yakni Madura, Jawa, Sunda dan Bugis selama jangka waktu dua bulan dengan target lima juta penduduk pertahun. Pemilihan bahasa lokal ini berdasar kondisi terparah dalam buta aksara, setelah peserta menguasai konsep baca tulis, barulah diberikan pelatihan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Menurut Prof Retno, untuk mewujudkan keberlanjutan kerjasama yang baik antar semua stakeholders gerakan PBA diperlukan sosialisasi intensif tentang gerakan nasional percepatan PBA melalui KKN-PT ke Pemda dan Dinas Pendidikan se-Indonesia perlu dilakukan oleh Depdiknas dan Gubernur sebagai tindak lanjut kesepakatan kerjasama antara Depdiknas dan pemda sehingga Gerakan Percepatan PBA mendapatkan dukungan yang memadai. "Kerjasama ini mampu menghilangkan hambatan di lapangan dan kontrak kerjasama antara Dirjen PLS dengan Walikota/Bupati sebagai dasar pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan di daerah oleh stakeholders," katanya. Sementara itu, Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas Ace Suryadi mengakui untuk menurunkan angka buta aksara menjadi lima persen pada tahun 2009 merupakan tugas yang tidak mudah. "Kami menyadari tidak mungkin bila target tersebut dapat dicapai hanya dengan bekerja sendiri. Kita menggalang kerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, hingga swasta," katanya. Pemerintah mengalokasikan anggaran tahun 2007 sebesar Rp1,25 triliun untuk mengurangi angka buta aksara yang mencapai 2,2 juta orang di seluruh tanah air. "Anggaran ditanggung bersama pemerintah pusat dan daerah yakni pusat sebesar Rp700 miliar untuk memberantas 1,2 juta orang. Sementara pemerintah daerah menanggung biaya Rp550 miliar untuk satu juta orang lainnya," katanya. Saat ini, sebanyak 81 persen lebih penduduk buta aksara terkonsentrasi di 10 provinsi dengan urutan tertinggi di provinsi Jawa Timur diikuti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NTB, Papua, NTT, Bali, Lampung dan Banten. Sedangkan sisanya dibagi rata di 22 provinsi lain. Beberapa model inovasi untuk mempercepat pemberantasan buta aksara telah diterapkan di masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya masyarakat setempat. "Model pendekatan pemberantasan buta aksara memang kita serahkan kepada masing-masing daerah sebab belum tentu satu model pendekatan yang sukses di sutau daerah misalnya cocok diterapkan di daerah lainnya," katanya. Saat ini memang dikenal sejumlah model di antaranya melalui pembelajaran mikro, dalam bentuk permainan karakter dan angka, melalui pendekatan Bahasa Ibu, pendekatan vertikal seperti dikenal model "Bondowoso" dan sebagainya . "Kami terbuka terhadap berbagai inovasi yang ditawarkan baik dari perguruan tinggi ataupun organisasi masyarakat selama pendekatan itu mampu menurunkan angka buta huruf," kata Ace Suryadi. Semangat membebaskan masyarakat dari buta aksara agaknya masih perlu ditumbuhkan dan benar-benar disosialisasikan secara merata kepada setiap jajaran pemerintahan di lapangan agar tidak semata hanya mengejar target namun mengabaikan kualitas sehingga selalu membuka peluang terjadinya angka buta aksara baru.(*) Editor: Bambang COPYRIGHT © 2007

PENINDASAN TERHADAP WANITA TUA PENYANDANG BUTA HURUF

11/11/2010 NENEK BUTA HURUF DISURUH BACA BAP http://radiobuku.com/tag/buta-huruf/ MENCARI KEADILANNenek Buta Huruf Disuruh Baca BAPKamis, 11 November 2010 | 04:14 WIBTangerang, Kompas – Pada berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik Kepolisian Sektor Ciputat atas perkara dugaan pencurian oleh Rasminah binti Rawan alias Rasmiah (55) ditemukan banyak kejanggalan.Dalam proses penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP), nenek buta huruf itu disuruh membaca kembali isi BAP sebelum membubuhkan cap jempol. Selain itu, laporan resmi dari saksi pelapor atas tuduhan pencurian itu sekaligus penyerahan barang bukti dilakukan tiga hari atau tanggal 8 Juni 2010, setelah terdakwa diperiksa dan pembuatan BAP tanggal 5 Juni. Terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum saat itu juga berulang kali disuruh membubuhkan cap jempol pada sejumlah lembaran kertas yang tak diketahui isinya.Demikian terungkap dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi penyidik polisi Briptu Pamudji (29) di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (10/11). Sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Bambang Widiatmoko.Hotma Sitompul dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, penasihat hukum Rasminah, mempertanyakan keterangan BAP yang dibuat penyidik di Kantor Polsek Ciputat pada 5 Juni itu. ”Sewaktu diperiksa, saksi tahu kalau terdakwa ini buta huruf. Mengapa dalam BAP menyatakan, setelah diperiksa, saksi meminta terdakwa membacakan kembali isi BAP sebelum dicap jempol?” ujar Hotma.Saksi terlihat bingung atas pertanyaan itu. Namun, Hotma langsung berdiri dan meminta saksi, jaksa, dan majelis hakim melihat bersama-sama isi BAP yang dimaksud.Awalnya, saksi kelabakan menjawabnya. Setelah didesak, akhirnya saksi mengatakan isi BAP itu tidak benar. ”Yang benar, saya membacakan satu per satu isi BAP. Selanjutnya, saya meminta terdakwa untuk cap jempol di bagian bawah BAP,” kata saksi.Terdakwa membantah keterangan saksi itu. ”Penyidik itu menyuruh saya membaca isi BAP. Tetapi karena tidak bisa membacanya, penyidik itu menyuruh saya cap jempol,” kata Rasminah sembari menunjuk Pamudji.Cap jempol juga harus dibubuhkan di lembaran kertas yang tidak diketahui isinya sewaktu terdakwa berada di dalam sel.”Penyidik itu datang lagi dan menyuruh saya cap jempol. Saya bilang, tunggu dulu anak saya. Tetapi, penyidik itu bilang, buat apa menunggu anak karena yang menjadi tersangka itu saya,” ujar Rasminah.Atas kejanggalan BAP itu, Hotma meminta agar BAP dicabut. ”Jaksa seharusnya tahu, apakah pembuatan BAP sudah benar atau salah,” kata Hotma.Seusai sidang, jaksa Riyadi mengatakan bahwa tidak sembarangan untuk mencabut BAP.Bawa pistolDi persidangan, Hotma meminta majelis hakim menanyakan kepada saksi, apakah ia membawa senjata atau tidak. Begitu ditanya hakim, saksi membenarkan bahwa dirinya membawa senjata api berupa pistol, lengkap dengan peluru. Saksi langsung mengeluarkan pistol yang disimpan di balik kantong sebelah kanan celana panjangnya.Hakim dan penasihat hukum Rasminah meminta agar senjata api tersebut disingkirkan dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. (PIN)http://cetak.kompas.com/read/2010/11/11/04145599/nenek.buta.huruf.disuruh..baca.bap TANGERANG – Pada berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik Kepolisian Sektor Ciputat atas perkara dugaan pencurian oleh Rasminah binti Rawan alias Rasmiah (55) ditemukan banyak kejanggalan. Dalam proses penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP), nenek buta huruf itu disuruh membaca kembali isi BAP sebelum membubuhkan cap jempol. Selain itu, laporan resmi dari saksi pelapor atas tuduhan pencurian itu sekaligus penyerahan barang bukti dilakukan tiga hari atau tanggal 8 Juni 2010, setelah terdakwa diperiksa dan pembuatan BAP tanggal 5 Juni. Terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum saat itu juga berulang kali disuruh membubuhkan cap jempol pada sejumlah lembaran kertas yang tak diketahui isinya. Demikian terungkap dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi penyidik polisi Briptu Pamudji (29) di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (10/11). Sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Bambang Widiatmoko. Hotma Sitompul dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, penasihat hukum Rasminah, mempertanyakan keterangan BAP yang dibuat penyidik di Kantor Polsek Ciputat pada 5 Juni itu. ”Sewaktu diperiksa, saksi tahu kalau terdakwa ini buta huruf. Mengapa dalam BAP menyatakan, setelah diperiksa, saksi meminta terdakwa membacakan kembali isi BAP sebelum dicap jempol?” ujar Hotma. Saksi terlihat bingung atas pertanyaan itu. Namun, Hotma langsung berdiri dan meminta saksi, jaksa, dan majelis hakim melihat bersama-sama isi BAP yang dimaksud. Awalnya, saksi kelabakan menjawabnya. Setelah didesak, akhirnya saksi mengatakan isi BAP itu tidak benar. ”Yang benar, saya membacakan satu per satu isi BAP. Selanjutnya, saya meminta terdakwa untuk cap jempol di bagian bawah BAP,” kata saksi. Terdakwa membantah keterangan saksi itu. ”Penyidik itu menyuruh saya membaca isi BAP. Tetapi karena tidak bisa membacanya, penyidik itu menyuruh saya cap jempol,” kata Rasminah sembari menunjuk Pamudji. Cap jempol juga harus dibubuhkan di lembaran kertas yang tidak diketahui isinya sewaktu terdakwa berada di dalam sel. ”Penyidik itu datang lagi dan menyuruh saya cap jempol. Saya bilang, tunggu dulu anak saya. Tetapi, penyidik itu bilang, buat apa menunggu anak karena yang menjadi tersangka itu saya,” ujar Rasminah. Atas kejanggalan BAP itu, Hotma meminta agar BAP dicabut. ”Jaksa seharusnya tahu, apakah pembuatan BAP sudah benar atau salah,” kata Hotma. Seusai sidang, jaksa Riyadi mengatakan bahwa tidak sembarangan untuk mencabut BAP. Bawa pistol Di persidangan, Hotma meminta majelis hakim menanyakan kepada saksi, apakah ia membawa senjata atau tidak. Begitu ditanya hakim, saksi membenarkan bahwa dirinya membawa senjata api berupa pistol, lengkap dengan peluru. Saksi langsung mengeluarkan pistol yang disimpan di balik kantong sebelah kanan celana panjangnya. Hakim dan penasihat hukum Rasminah meminta agar senjata api tersebut disingkirkan dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Sumber: Kompas, 11 November 2010

KALTIM BERHASIL MENURUNKAN ANGKA BUTA HURUF

25/09/2010 KALTIM TUAN RUMAH HARI AKSARA NASIONAL http://radiobuku.com/tag/buta-huruf/ SAMARINDA – Kalimantan Timur dipercaya menjadi tuan rumah peringatan Hari Aksara Nasional ke 45 pada 10 Oktober 2010, ditunjuknya Kaltim dalam kegiatan tersebut karena provinsi ini mampu menuntaskan buta aksara hingga tersisa 1,7 persen. Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Musyahrim di Samarinda Sabtu mengatakan, dari laporan yang diterima, dalam peringatan hari aksara nanti ada sekitar 3.000 peserta dari 33 provinsi di Indonesia yang akan menghadiri acara tersebut. Menurut dia, Kaltim ditunjuk sebagai pelaksana hari aksara oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), pasalnya di provinsi itu telah mampu menunjukkan peningkatan penuntasan buta aksara secara nasional. Kaltim yang mampu menuntaskan buta aksara hingga tersisa 1,7 persen, berarti melebihi dari target yang diinginkan pemerintah pusat, yakni sebesar 5 persen. Pelaksanaan hari aksara akan dipusatkan di Balikpapan pada 10 Oktober, sedangkan saat ini instansi yang dipimpinnya melalui panitia pelaksana, tengah melakukan berbagai persiapan agar sukses. Pelaksanaan hari aksara di Kaltim bukan hanya dinilai karena daerah ini mampu menuntaskan buta aksara, namun juga suksesnya Kaltim mengurangi angka pengangguran. Warga yang buta aksara di Kaltim, selain dididik supaya bisa membaca dan menulis, mereka juga diberi pelatihan keterampilan agar bisa berusaha secara mandiri. Guna mensukseskan program pemberantasan buta aksara, Pemprov Kaltim juga memberikan anggaran cukup besar, yakni mencapai Rp7 miliar pada 2010, dana tersebut selain untuk mengajak masyarakat bisa baca-tulis, juga untuk biaya pembekalan keterampilan. Dia melanjutkan, dalam pelaksanaan hari aksara 10 Oktober akan dirangkai dengan beberapa kegiatan seperti pameran, seminar dan pemberian penghargaan kepada gubernur, bupati, walikota, tutor, tokoh pendidikan nonformal, wartawan, dan masyarakat umum. Jenis penghargaan yang akan diberikan kepada tokoh yang peduli terhadap pemberantasan buta aksara tersebut adalah, Anugrah Aksara, Penghargaan Aksara, Perempuan Berprestasi, dan Taman Bacaan. Sumber: Antara, 25 September 2010

DUNIA ISLAM PERANGI BUTA HURUF

http://radiobuku.com/tag/buta-huruf/page/2/ 14/02/2010 DUNIA ISLAM PERANG GLOBAL MELAWAN BUTA HURUF DOHA–Para delegasi yang hadir dalam US-Islamic World Forum menyampaikan pesan khusus untuk pemerintahan Amerika Serikat (AS) di Washington. Mereka mengingatkan AS untuk tidak menekankan isu perang melawan teroris tapi harus mulai fokus pada perang melawan buta huruf di dunia Islam. Menurut mereka, langkah ini akan jauh lebih membantu memperbaiki hubungan antara AS dan Islam. Saat ini, sebanyak 40 persen warga Muslim di dunia masih buta huruf. Selain itu, menurut utusan khusus AS untuk forum tersebut, Amr Khaled, dunia Islam juga masih menjadi objek penyebaran ide-ide Barat. Khaled adalah salah satu panelis dalam debat bertema ‘Towards a More Robust US-Muslim Engagement: From Concept to Concrete Outcomes’ dalam forum tersebut. Menurut Khaled, kemiskinan dan wabah penyakit adalah problem lain yang juga dihadapi sebagian dunia Arab. Dengan kondisi tersebut, mereka pun menyeru supaya kampanye AS untuk melawan terorisme global digeser menjadi perang melawan kemiskinan dan wabah penyakit. Pemberantasan buta huruf di dunia Muslim, diperkirakan memerlukan biasa sekitar 10 miliar dolar AS. Namun, biaya tersebut bakal memberikan keuntungan yang, mereka nilai, jauh lebih besar bagi masyarakat dunia. Karena itulah, kampanye global melawan buta huruf, menurut mereka, jauh lebih penting dibanding kampanye global melawan terorisme. *) Dikronik dari Republika on Line 14 februari 2010

MUSLIMAT NU DAN BUTA HURUF

01/12/2009 MUSLIMAT NU ENTASKAN BUTA AKSARA http://radiobuku.com/tag/buta-huruf/page/2/ JAKARTA – Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) berkomitmen mengentaskan buta aksara di Tanah Air. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, ini dilakukan melalui program pendidikan luar sekolah kejar paket A, B, dan C serta keaksaraan fungsional. Khofifah mengatakan, meski Indonesia sudah merdeka lebih dari 60 tahun, masyarakatnya masih banyak yang buta huruf. Padahal, pemberantasan buta aksara juga sebenarnya telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Komitmen Muslimat NU ini bukan tanpa dasar. ”Kebodohan dapat memengaruhi angka kemiskinan dan mendorong kekufuran,” kata Khofifah di Jakarta, Senin (30/11). Ia menyatakan, saat ini, Muslimat NU memiliki 56 ribu warga belajar keaksaraan fungsional. Selain itu, ujar Khofifah, Muslimat NU juga memiliki 9.800 TK dan 11.900 TPA, 2.224 PAUD, dan 32 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Bahkan untuk TK, organisasi telah mendirikannya sejak 1963. Sedangkan pendirian PAUD, sejak 2004. Menurut Khofifah, belum lama ini, pihaknya membangun kembali gedung PAUD di Sunur, Padang Pariaman, yang rusak akibat gempa. Pada 2008, PAUD ini terpilih oleh Departeman Pendidikan Nasional sebagai PAUD terbaik nasional. Khofifah menambahkan, dalam bidang kesehatan, Muslimat NU memiliki sebanyak 57 rumah sakit dan rumah bersalin. Kini, organisasi ini aktif dalam program Millennium Challenge Corporation Indonesia/Immunization Project (MCCI/IP). Program ini bertujuan meningkatkan indikator cakupan imunisasi di Indonesia, berdasarkan tolak ukur imunisasi DPT dan campak, menjadi 80,5 persen atau lebih tinggi, melalui peningkatan cakupan imunisasi anak-anak secara cepat. Hal ini akan dicapai dalam waktu dua tahun. ”Dengan keterlibatan Muslimat NU dalam program ini, upaya peningkatan cakupan imunisasi lewat peningkatan pemahaman terhadap imunisasi di kalangan wanita, khususnya anggota Muslimat bisa dilaksanakan dengan fokus dan efektif,” papar Khofifah. * Dikronik dari Harian Republika Edisi 1 Desember 2009

K E N D A R I

http://radiobuku.com/tag/buta-huruf/page/2/ 01/10/2009 HARI AKSARA INTERNASIONAL DISELENGGARAKAN DI WAKATOBI KENDARI - Menjelang pelaksanaan hari aksara internasional, tahun ini yang dipusatkan di Kabupaten Wakatobi. Membuat Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Kendari, khususnya seksi pendidikan luar sekolah sibuk berbenah diri mempersiapkan sejumlah perangkat yang akan ditampilkan dalam berbagai lomba dan pameran hasil karya anak didik lembaga pendidikan non formal yang ada di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di tingkat Sultra tersebut. Kepala Bidang PAUD PLS dan Sarpras Dinas Diknas Kota Kendari, Drs Darma MSi berbicara kepada wartawan usai menggelar rapat pembahasan keikutsertaan Dinas Diknas Kota Kendari pada ajang tersebut, Rabu (30/9) kemarin menuturkan jadwal pelaksanaan hari aksara tersebut belum ada kepastian akan tetapi berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima pihaknya dari Dinas Diknas Sultra, diketahui pada bulan Oktober ini, hanya tanggalnya belum pasti, sebab masih menunggu konfirmasi dari guberbur. “Kita baru saja menerima surat pemberitahuan dari Dinas Diknas Sultra terkait rencana pelaksanaan hari aksara ini. Walaupun belum ada kejelasan kapan jadwal tetapnya, tapi kami harus mempersiapkan segalanya mulai sekarang, sehingga ketika sudah ada kepastian kami tinggal berangkat ke sana,” jelasnya. Jenis kegiatan yang akan diikuti dalam hari aksara internasional tingkat Sultra tersebut diantaranya jenis lomba pendidikan anak usia dini (PAUD), lomba lembaga tutor paket A dan B, lomba lembaga kursus. Sementara untuk kegiatan pameran akan mengikutkan beberapa hasil karaya anak didik PKBM. “Kita akan mengikutkan beberapa hasil kerajinan tangan siswa yang ada di beberapa PKBM yang kami bina, dan kami berusaha untuk tampil menarik sehingga tidak mengecewakan saat dilakukan penilaian nantinya,” tambahnya. Sumber: Kendari Ekspres, 1 Oktober 2009

PEMBERANTASAN BUTA HURUF MESTI DIARAHKAN

08/09/2009 PEMBERANTASAN BUTA AKSARA MESTI DIARAHKAN http://radiobuku.com/tag/buta-huruf/page/2/ Pemberantasan Buta Aksara Mesti DiarahkanshutterstockIlustrasi: Di tahun 2009 ini terdapat tujuh kawasan komunitas terpencil yang menjadi simpul penuntasan buta aksara. Sebanyak dua juta penduduk buta aksara mayoritas berdiam di Kabupaten Sigi (Sulteng), Garut (Jabar), Sekadau (Kalbar), Barru (Sulsel), Lombok Barat (NTB), Pamekasan (Jatim), dan Enggano (Bengkulu)./Artikel Terkait:51.899 Penduduk Kaltim Buta AksaraButa Aksara Ancam Kelangsungan DemokrasiPenyandang Buta Aksara Dilatih Keterampilan64 Persen Perempuan Buta HurufProgram Kewirausahaan Tarik Minat Belajar MembacaSELASA, 8 SEPTEMBER 2009 | 21:33 WIBCILEGON, KOMPAS.com – Pemberantasan buta aksara tidak lagi cukup pada membuat warga yang belum melek huruf mampu membaca dan menulis. Program itu mesti diarahkan dan diintegrasikan untuk memberdayakan masyarakat menjadi lebih sejahtera.Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas Hamid Muhamad dalam peringatan Hari Aksara Internasional ke-44 di Cilegon, Banten, Selasa (8/9). Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.“Sejak tahun ini, upaya pemberantasan buta aksara diintegrasikan juga untuk membuat warga berdaya dalam bidang ekonomi, sosial,budaya, dan kehidupan berbangsa. Tantangan sekarang bukan sekadar buta aksara hilang, tapi membuat warga berdaya untuk memperbaiki taraf hidup,” kata Hamid.Upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia tergolong pesat. Pada tahun 2004 peyandang buta aksara usia 15 tahun ke atas masih berjumlah 15,4 juta orang. Pada tahun ini sudah bisa mencapai target tinggal sekitar lima persen yakni 7,7 juta orang.Fokus pemberantasan buta aksara terutama di daerah transmigrasi, pesisir, sekitar hutan, dan kepulauan. Selain itu, sasaran juga diperkuat bagi masyarakat perbatasan, masyarakat perkotaan yang belum terlayani, santri/pesantren tradisional, serta komunitas adat terpencil.Bambang Sudibyo mengatakan pemberantasan buta aksara merupakan salah satu fokus penting untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia di tiap-tiap daerah. Berhasilnya program pemberantasan buta aksara akan membuat warga percaya diri dan berdaya untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. “Supaya tidak ada lagi warga buta aksara, wajib belajar sembilan tahun mesti bisa dinikmati semua warga. Kita perkuat terus wajib belajar,” kata Bambang.Husnul Chotimah (50), warga Cilegon, mengatakan kemmapuan membaca dan menulis yang didapat dari program keasksaraan fungsional selama enam bulan, membuatnya lebih percaya diri. Ditambah lagi dengan pemberian keterampilan memasak, Husnul mampu berwiarausaha kecil-kecilan dengan menitipkan kue-kue di warung di sekitar rumahnya.“Sekarang saya sudah bisa membaca resep sehingga tahu membuat kue dengan benar. Program seperti ini berarti buat masyarakat miskin yang tidak pernah mengenyam sekolah karena tidak bisa bayar uang sekolah,” kata Husnul.Pada peringatan Hari Aksara Internasional, Depdiknas memberikan penghargaan kepada sejumlah Gubernur dan walikota/bupati yang dinilai mendukung pemberantasan buta aksara. Tanpa dukungan pemerintah daerah, baik dalam pendanaan maupun kelembagaan, pemberantasan buta aksara di daerah-daerah tidak maksimal.Ratu Atut mengatakan pemberantasan buta aksara di Banten berjalan baik dan mencapai sasaran. Jika sekitar lima tahun lalu, warga buta aksara mencapai 500 ribu lebih warga, pada tahun ini bisa berkurang tinggal sekitar 155 ribu warga. “Kini Banten bisa masuk dalam sepuluh besar provinsi yang terkecil memiliki penyandang buta aksara. Prestasi ini cukup menggembirakan dan mesti terus ditingkatkan supaya semua warga melek aksara,” kata Atut. Di tahun 2009 ini terdapat tujuh kawasan komunitas terpencil yang menjadi simpul penuntasan buta aksara. Sebanyak dua juta penduduk buta aksara mayoritas berdiam di Kabupaten Sigi (Sulteng), Garut (Jabar), Sekadau (Kalbar), Barru (Sulsel), Lombok Barat (NTB), Pamekasan (Jatim), dan Enggano (Bengkulu). Pemberantasan buta aksara tidak lagi cukup pada membuat warga yang belum melek huruf mampu membaca dan menulis. Program itu mesti diarahkan dan diintegrasikan untuk memberdayakan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas Hamid Muhamad dalam peringatan Hari Aksara Internasional ke-44 di Cilegon, Banten, Selasa (8/9). Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. “Sejak tahun ini, upaya pemberantasan buta aksara diintegrasikan juga untuk membuat warga berdaya dalam bidang ekonomi, sosial,budaya, dan kehidupan berbangsa. Tantangan sekarang bukan sekadar buta aksara hilang, tapi membuat warga berdaya untuk memperbaiki taraf hidup,” kata Hamid. Upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia tergolong pesat. Pada tahun 2004 peyandang buta aksara usia 15 tahun ke atas masih berjumlah 15,4 juta orang. Pada tahun ini sudah bisa mencapai target tinggal sekitar lima persen yakni 7,7 juta orang. Fokus pemberantasan buta aksara terutama di daerah transmigrasi, pesisir, sekitar hutan, dan kepulauan. Selain itu, sasaran juga diperkuat bagi masyarakat perbatasan, masyarakat perkotaan yang belum terlayani, santri/pesantren tradisional, serta komunitas adat terpencil. Bambang Sudibyo mengatakan pemberantasan buta aksara merupakan salah satu fokus penting untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia di tiap-tiap daerah. Berhasilnya program pemberantasan buta aksara akan membuat warga percaya diri dan berdaya untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. “Supaya tidak ada lagi warga buta aksara, wajib belajar sembilan tahun mesti bisa dinikmati semua warga. Kita perkuat terus wajib belajar,” kata Bambang. Husnul Chotimah (50), warga Cilegon, mengatakan kemmapuan membaca dan menulis yang didapat dari program keasksaraan fungsional selama enam bulan, membuatnya lebih percaya diri. Ditambah lagi dengan pemberian keterampilan memasak, Husnul mampu berwiarausaha kecil-kecilan dengan menitipkan kue-kue di warung di sekitar rumahnya. “Sekarang saya sudah bisa membaca resep sehingga tahu membuat kue dengan benar. Program seperti ini berarti buat masyarakat miskin yang tidak pernah mengenyam sekolah karena tidak bisa bayar uang sekolah,” kata Husnul. Pada peringatan Hari Aksara Internasional, Depdiknas memberikan penghargaan kepada sejumlah Gubernur dan walikota/bupati yang dinilai mendukung pemberantasan buta aksara. Tanpa dukungan pemerintah daerah, baik dalam pendanaan maupun kelembagaan, pemberantasan buta aksara di daerah-daerah tidak maksimal. Ratu Atut mengatakan pemberantasan buta aksara di Banten berjalan baik dan mencapai sasaran. Jika sekitar lima tahun lalu, warga buta aksara mencapai 500 ribu lebih warga, pada tahun ini bisa berkurang tinggal sekitar 155 ribu warga. “Kini Banten bisa masuk dalam sepuluh besar provinsi yang terkecil memiliki penyandang buta aksara. Prestasi ini cukup menggembirakan dan mesti terus ditingkatkan supaya semua warga melek aksara,” kata Atut. * Dinukil dari Kompascom Edisi 8 September 2009

PENYELEWENGAN DANA BUTA HURUF

31/08/2009 WOW, DANA BERANTAS BUTA HURUF PUN DISIKAT http://radiobuku.com/tag/buta-huruf/page/2/ Korupsi Dana AksaraKompas Senin, 31 Agustus 2009 | 04:19 WIBTangerang, Kompas – Tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana pemberantasan buta aksara atau dikenal dengan istilah dana keaksaraan fungsional tahun anggaran 2007-2008 di Kabupaten Tangerang bertambah. Para tersangka itu adalah penyelenggara pusat kegiatan belajar-mengajar.Hingga pemeriksaan selama dua pekan terakhir, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang telah menetapkan lima mitra kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, yakni penyelenggara pusat kegiatan belajar-mengajar (PKBM), menjadi tersangka dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp 15,9 miliar itu.”Sebelumnya kami telah menetapkan tiga PKBM menjadi tersangka. Sekarang ini, bertambah lagi dua PKBM,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tangerang Rahmat Harianto kepada Kompas, Minggu (30/8).Tiga penyelenggara PKBM yang menjadi tersangka awal adalah S, ketua PKBM Seroja, Desa Dangder, Kecamatan Jayanti. Total dana yang diterima PKBM ini sebesar Rp 630 juta. HDY dari PKBM Pendidikan Anak Bangsa di Desa Pita Jaya, Kecamatan Jambe, dengan total dana PKBM Rp 463 juta. Selain itu, AGT dari PKBM Cendana, Kelurahan Salembaran Jaya, Kosambi, dengan total dana PKBM Rp 388 juta.Dua penyelenggara PKBM yang belakangan ditetapkan jadi tersangka adalah AH dari PKBM Mekar Sari, Kecamatan Cisoka, dan IR dari PKBM Citra Asri, Kecamatan Panongan. Namun, Rahmat tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai dana yang diterima masing-masing PKBM. ”Yang pasti dana yang diterima ke dua PKBM itu di atas 100 juta,” kata Rahmat.Penetapan para tersangka berdasarkan hasil penyidikan serta kelengkapan dokumen dan data yang dimiliki kejari. Motif yang dilakukan tersangka dengan memanipulasi dan pembuatan PKBM fiktif untuk pengajuan dana melalui proposal sehingga dana dari APBN dan APBD 2007-2008 masuk ke rekening pribadi tanpa ada kegiatan PKBM.Menurut Rahmat, kejari baru memeriksa 40-an PKBM dari 94 PKBM yang menggunakan dana APBN dan APBD untuk pemberantasan buta aksara di Kabupaten Tangerang.”Untuk tahap pertama ini, kami akan memeriksa 54 PKBM yang mendapat kucuran dana lebih dari Rp 100 juta. Sebanyak 40 penyelenggara PKBM lainnya yang mendapat kucuran dana di bawah Rp 100 juta akan diperiksa setelah pemeriksaan tahap pertama selesai,” tutur Rahmat.Rahmat membenarkan, dari lima tersangka penyelenggara PKBM, terdapat satu tersangka yang berstatus pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Tersangka itu adalah AH dari PKBM Mekar Sari, Kecamatan Cisoka.”Salah satu tersangka adalah orang dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang,” ungkap Rahmat. (PIN) Tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana pemberantasan buta aksara atau dikenal dengan istilah dana keaksaraan fungsional tahun anggaran 2007-2008 di Kabupaten Tangerang bertambah. Para tersangka itu adalah penyelenggara pusat kegiatan belajar-mengajar. Hingga pemeriksaan selama dua pekan terakhir, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang telah menetapkan lima mitra kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, yakni penyelenggara pusat kegiatan belajar-mengajar (PKBM), menjadi tersangka dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp 15,9 miliar itu. ”Sebelumnya kami telah menetapkan tiga PKBM menjadi tersangka. Sekarang ini, bertambah lagi dua PKBM,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tangerang Rahmat Harianto kepada Kompas, Minggu (30/8). Tiga penyelenggara PKBM yang menjadi tersangka awal adalah S, ketua PKBM Seroja, Desa Dangder, Kecamatan Jayanti. Total dana yang diterima PKBM ini sebesar Rp 630 juta. HDY dari PKBM Pendidikan Anak Bangsa di Desa Pita Jaya, Kecamatan Jambe, dengan total dana PKBM Rp 463 juta. Selain itu, AGT dari PKBM Cendana, Kelurahan Salembaran Jaya, Kosambi, dengan total dana PKBM Rp 388 juta. Dua penyelenggara PKBM yang belakangan ditetapkan jadi tersangka adalah AH dari PKBM Mekar Sari, Kecamatan Cisoka, dan IR dari PKBM Citra Asri, Kecamatan Panongan. Namun, Rahmat tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai dana yang diterima masing-masing PKBM. ”Yang pasti dana yang diterima ke dua PKBM itu di atas 100 juta,” kata Rahmat. Penetapan para tersangka berdasarkan hasil penyidikan serta kelengkapan dokumen dan data yang dimiliki kejari. Motif yang dilakukan tersangka dengan memanipulasi dan pembuatan PKBM fiktif untuk pengajuan dana melalui proposal sehingga dana dari APBN dan APBD 2007-2008 masuk ke rekening pribadi tanpa ada kegiatan PKBM. Menurut Rahmat, kejari baru memeriksa 40-an PKBM dari 94 PKBM yang menggunakan dana APBN dan APBD untuk pemberantasan buta aksara di Kabupaten Tangerang. ”Untuk tahap pertama ini, kami akan memeriksa 54 PKBM yang mendapat kucuran dana lebih dari Rp 100 juta. Sebanyak 40 penyelenggara PKBM lainnya yang mendapat kucuran dana di bawah Rp 100 juta akan diperiksa setelah pemeriksaan tahap pertama selesai,” tutur Rahmat. Rahmat membenarkan, dari lima tersangka penyelenggara PKBM, terdapat satu tersangka yang berstatus pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Tersangka itu adalah AH dari PKBM Mekar Sari, Kecamatan Cisoka. ”Salah satu tersangka adalah orang dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang,” ungkap Rahmat. * Dinukil dari Harian Kompas Edisi 31 Agustus 2009

379.000 WARGA SUMUT BUTA HURUF DATA 2009

23/06/2009 LEBIH DARI 379.000 WARGA SUMUT MASIH BUTA HURUF http://radiobuku.com/tag/buta-huruf/page/2/ Sebanyak 2,96 persen penduduk Sumatera Utara atau lebih dari 379.000 orang masih buta huruf. Jika diperbandingkan menurut jenis kelamin, penduduk perempuan yang buta huruf dua kali lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik Sumut Aulia Mufridah, Senin (22/6), mengatakan, angka diperoleh dari survei sosial sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2007 pada lebih dari 17.000 masyarakat Sumut. ”Hasil susenas tahun 2008 belum dipublikasikan karena ada kendala teknis,” tutur Aulia. Adapun susenas tahun 2009 baru akan berlangsung. Proporsi buta huruf tertinggi ada di Kabupaten Nias Selatan (23,22 persen) kemudian Kabupaten Nias (12,20 persen). Sementara itu, daerah yang memiliki warga buta huruf di atas 3 persen adalah Kabupaten Batubara (6,40 persen), Tapanuli Tengah (4,81 persen), Samosir (4,02 persen), Tapanuli Utara (3,33 persen), dan Langkat (3,97 persen). Jumlah penduduk yang belum tamat SD mencapai 20,49 persen, tamat SD 26,70 persen, tamat SMP 21,17 persen, dan penduduk yang tamat D-IV/S-1 3,17 persen. Adapun penduduk yang tidak/ belum pernah sekolah 2,81 persen. Anggota Dewan Pendidikan Sumatera Utara, Nur Ahmad Fadhil Lubis, mengatakan, jika warga yang buta huruf adalah warga usia produktif, program pemberantasan buta huruf belum menunjukkan hasil yang signifikan. Banyak pula lulusan SD yang tak bisa menggunakan kemampuannya dalam baca-tulis karena tidak banyak digunakan. Hal ini terjadi karena banyak lulusan SD yang kemudian bekerja menggunakan fisik belaka, seperti bekerja di jermal atau di kebun, tidak membiasakan diri dengan tulisan. Fadhil mengakui gerakan pendidikan di Sumatera Utara akhir-akhir ini kurang gereget. Gerakan jauh dibandingkan dengan, misalnya, Provinsi Riau. Gerakan pendidikan selama ini berkutat pada gerakan pembangunan fisik yang memiliki dampak tidak langsung. Kebijakan ini berkaitan dengan birokrasi yang menanganinya. * Dinukil dari Harian Kompas (Sumatera Utara) Edisi 23 Juni 2009

64 PERSEN PEREMPUAN BUTA HURUF

28/04/2009 64 PERSEN PEREMPUAN BUTA HURUF http://radiobuku.com/tag/buta-huruf/page/2/ Kasus buta aksara lebih tinggi di kalangan perempuan, yakni 64 persen. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam pemberantasan buta aksara. Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Hamid Muhammad mengatakan, Senin (27/4), jumlah perempuan buta aksara sekitar 6,3 juta orang, sekitar 70 persen di antaranya berusia di atas 45 tahun. Adapun jumlah laki-laki buta aksara sebanyak 3,4 juta orang. Total jumlah warga buta aksara 9,7 juta atau 5,97 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah itu lebih rendah ketimbang pada tahun 2004 sebesar 10,7 persen. Daerah yang tinggi disparitas perempuan dan laki-laki untuk kasus buta aksara adalah wilayah Indonesia timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan sebagian Nusa Tenggara Barat. ”Jika dalam sebuah keluarga ada dua atau tiga anak sedang bersekolah, kemudian orangtua tidak mampu membiayai, yang putus sekolah biasanya anak perempuan. Masih ada anggapan, perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi,” ujarnya. Hamid menambahkan, tingkat buta aksara dipengaruhi pula oleh akses pelayanan pendidikan dasar dan angka putus sekolah, terutama di kelas I, II, dan III jenjang sekolah dasar. Guna mengatasi persoalan buta aksara tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan afirmatif pendidikan pemberdayaan perempuan. ”Ada pendidikan kelompok belajar keaksaraan mandiri yang pada hakikatnya pendidikan kecakapan hidup sebagai kelanjutan dari program keaksaraan yang sudah ada,” katanya. Untuk menarik minat warga kelompok umur di atas 40 tahun kembali belajar membaca, menulis, dan menghitung, diperkenalkan pula program kewirausahaan. ”Dari kegiatan kewirausahaan itu, muncul kebutuhan membaca dan menulis. Setelah itu, sedikit- sedikit diberikan materi keaksaraan,” ujarnya. Pada tahun 2009 telah ditetapkan sasaran program tersebut sekitar 200.000 orang. Setiap kelompok yang terdiri dari 10-15 orang diberi bantuan modal Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per kelompok. [digunting dari Harian Kompas Edisi 28 April 2009] Dirilis [I:BOEKOE]

BUTA HURUF DI PERKEBUNAN

10/03/2010 BUTA HURUF DI PERKEBUNAN http://radiobuku.com/tag/buta-huruf/ JEMBER – Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informasi Dinas Pendidikan Jember Sudiyono mengakui pelaksanaan program pemberantasan buta aksara mengalami kendala. Ini akibat masih ada pimpinan perusahaan perkebunan atau gudang tembakau kurang kooperatif dan membiarkan pekerjanya tidak belajar. “Memang tidak semua piemimpin perusahaan keberatan mengingat waktu bekerja di gudang disita untuk belajar,” kata Sudiyono pada rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jember, Selasa (9/3). Selain terjadi pembiaran, di daerah tertentu kesulitan mendatangkan tutor. Kejadian seperti ini dialami masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan pegunungan. Rapat dengar pendapat Dinas Pendidikan dengan Komisi D DPRD Jember selain membahas buta aksara juga persiapan pelaksanaan ujian nasional. Masalah buta aksara dibahas karena ada protes dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bahwa masih banyak penyandang buta aksara di Jember. Padahal Jember menyatakan telah bebas buta aksara. Menurut Sudiyono, jumlah penyandang buta huruf usia produktif yang perlu diikutkan program pemberantasan buta aksara sebanyak 53.348 orang. Mereka adalah penyandang buta aksara yang usianya masih produktif, yakni antara 14-45 tahun dan tersebar di 31 kecamatan yang terbanyak di daerah perkebunan dan terpencil. Ia menambahkan, agar program pelaksanaan pemberantasan buta aksara lebih efektif, perlu dibentuk satuan tugas dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan. Untuk itu, Dinas Pendidikan Jember bekerja sama dengan organisasi seperti Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat NU, dan Aisyiah dari Muhammadiyah. Pengentasan buta aksara menjadi lebih fatal bila yang bersangkutan tidak butuh kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Anggota Komisi D DPRD Jember, H Ayong S, menambahkan, perlu ada kearifan lokal di dinas pendidikan agar program tersebut berhasil. Sumber: Kompas Jatim, 10 Maret 2010

TIMOR LESTE ribuan warga perbatasa buta huruf

07/06/2010 RIBUAN WARGA DI PERBATASAN RI-TIMOR LESTE BUTA HURUF http://radiobuku.com/tag/buta-huruf/ Kupang – Sedikitnya 9.839 warga Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di perbatasan Indonesia- Timor Leste buta aksara. Jumlah ini menurun dibnading tahun 2005 sebanyak 46.499 orang. “Masih ribuan orang yang belum melek huruf atau buta aksara,” kata Bupati Belu, Joakim Lopez, yang dihubungi di Atambua, Senin (7/6). Menurut dia, jumlah ini menurun karena pemerintah setempat terus mensosialisasikan dan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi tingginya angka buta huruf itu. Dia mengatakan, pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan, jumlah ini akan terus berkurang karena berbagai pelatihan keterampilan membaca, menulis dan menghitung terus dilakukan. Jumlah warga buta aksara itu berumur antara 15-44 tahun Kondisi ini mengakibatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Belu berada pada posisi 17 dari 20 kabupaten/kota di NTT. Kondisi ini juga, lanjutnya, sangat berpengaruh pada tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah ini. Sebab kemampaun aksara seseorang berkaitan dengan kemampuan dasar manusia untuk melakukan keterampilan-keterampilan diri melalui membaca, menulis dan menghitung. “Tidak mudah untuk memberantas buta aksara memang tidak muda karena beberapa kendala, namun ia optimis akan teratasi,” katanya. Kendala yang dihadapi, tambahnya, tingginya angka putus sekolah pada jenjang SD, beratnya geografi wilayah, munculnya buta aksara baru, budaya lokal seperti budaya tutur masyarakat tradisional yang melemahkan budaya baca. Langkah-langkah strategis penuntasan buta aksara, lanjutnya, sudah ditempuh antara lain, dengan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010 sebesar Rp500 juta untuk mendidik warga buta aksara sebanyak 3.000 orang melalui kelompok belajar sebanyak 300 kelompok yang tersebar di seluruh Belu. “Kita terus berupaya agar angka buta aksara ini dapat teratasi dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penuntasan itu,” katanya. YOHANES SEO *) tempointeraktif.com 7 Juni 2010